Wacana Presiden SBY untuk mengumpulkan pimpiman lembaga-lembaga negara/hukum dinilai sangat berbahaya. Hal tersebut bisa membuat lembaga-lembaga itu terancam tidak lagi independen.
"Presiden tidak bisa mengoordinasi Ketua MK, MA, KPK, KPU. Bahaya!" kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada ASATUNEWS, Jumat (4/10).
Bambang juga sempat heran terkait ucapan Presiden SBY yang berterima kasih kepada KPK atas tertangkapnya Akil Mochtar. Menurut dia, hal lain yang terlihat unik adalah ucapan terima kasih tersebut disinyalir sebagai upaya melemahkan kuatnya isu kasus Century yang belakangan mulai dibongkar.
"Ada yang menarik. Terkait kasus Akil, tiba-tiba presiden mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menangkap Akil. Ada skenario mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi. Maksudnya tentu saja agar kasus Century apabila tidak bisa dibendung lagi dan mengarah ke impeach atau hak menyatakan pendapat,” ujarnya.
Bamsoet juga menegaskan, pengadilan Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi bisa dipercaya. Tak hanya itu, lembaga terhomat yang pernah disinggahi Mahfud MD itu,kata dia, minimal sudah dijinakkan dengan perpanjangan tangan Istana.
"Hakim Mahkamah Konstitusi itu wakil pemerintah. Benar-benar skenario politik yang luar biasa," ujar Bamsoet.
Lalu, tambahnya lagi, muncul wacana baru bahwa Presiden SBY sedang mencari cara rekruitmen hakim Mahkamah Konstitusi. "Pertanyaannya kenapa presiden sangat antusias?" katanya. Ada informasi, tambah Bamsoet, setiap ketua lembaga negara yang tidak bisa dikendalikan seperti KPK, MK, MA di ring 1-nya dipasang intel. “Enggak percaya? Mari kita buktikan," katanya.
Menurut dia, para intel tersebut bersinergi dengan tim operasi “Sunyi Senyap” atau SS, yang bertugas menghancurkan partai politik untuk mengimbangi partai penguasa yang kian terpuruk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar